Anggaran Persib, Tunjangan Guru, dan Hati Nurani

(dimuat di Harian Kompas Jawa Barat, Jumat, 15 Desember 2006)

 

Jumat, 24 November 2006, di depan gedung DPRD Jawa Barat seorang pengunjuk rasa membentangkan poster besar bertuliskan “Beckamenga 1,1 Miliar, Barkoui 1 Miliar, Tunjangan Guru 50 rebu”.

Hari itu puluhan guru se-Kota Bandung berunjuk rasa mendesak Pemkot Bandung untuk segera membayarkan tunjangan daerah mereka senilai Rp. 50.000 per bulan bagi guru pegawai negeri sipil dan Rp. 25.000 bagi guru honorer.

Itulah cuplikan berita dari sebuah foto di Kompas Jabar halaman G, Sabtu (25/11). Beckamenga dan Barkoui adalah nama dua pemain asing asal Kamerun dan Maroko yang dibeli Persib dengan harga seperti yang ditulis di poster itu.

Untuk menghadapi musim kompetisi Liga Indonesia 2007, termasuk di antaranya pembelian pemain, Persib Bandung memperoleh dana Rp. 15 miliar yang diambil dari APBD kota Bandung, dan jumlah ini mengalami kenaikan setiap tahun. Namun maaf, tulisan ini tidak sedang membahasa prestasi Persib.

Dari 36 tim yang akan berlaga di kompetisi mendatang, Persib memang termasuk tim yang masih memerlukan sokongan dana dari APBD alias uang rakyat. Sementara empat tim lain, yaitu Arema Malang, Semen Padang, PKT Bontang, dan Pelita, sudah mampu mapan berdiri di atas kaki sendiri tanpa sokongan dana APBD.

Tunjangan Guru

Guru dan Persib adalah dua hal yang berbeda. Namun, jika dihubungkan dengan Pemerintah Kota Bandung, masalahnya bisa jadi saling terkait. Seperti yang dikatakan salah satu pengunjuk rasa, “Untuk anggaran Persib saja Pemkot rela mengeluarkan Rp. 15 miliar. Kenapa tidak dilakukan hal yang sama untuk guru.”

Para guru itu ternyata sebelumnya telah melakukan unjuk rasa pada Januari 2006 menuntut hal yang sama karena memang tunjangan daerah itu sebetulnya sudah dialokasikan sejak awal tahun ini. Selain tunjangan daerah, para guru ini juga ingin tunjangan beras mereka disesuaikan menjadi Rp. 7.000 per bulan per jiwa untuk pegawai negeri sipil.

Mereka kemudian dijanjikan oleh Pemkot Bandung bahwa dana tunjangan guru tersebut akan dianggarkan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2006. Namun janji tinggal janji. Kenyataannya, hingga APBD-P disahkan akhir September 2006 lalu janji itu

belum juga dilaksanakan.

Baru pada awal Desember Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji menjanjikan bahwa pada pertengahan Desember ini surat keputusan wali kota mengenai pencairan dana tunjangan daerah bagi sekitar 24.000 guru se-Kota Bandung dijadwalkan bisa turun. Konon, dan memang hanya konon, janji adalah utang. Apakah kali ini janji itu bisa ditepati? Ataukah janji kembali tinggal janji? Biarkan waktu yang akan menjawabnya.

Timpang

Boleh jadi bagi sebagian orang membandingkan angka Rp. 50.000 per bulan untuk guru dan Rp. 15 miliar untuk Persib merupakan hal yang sulit diterima akal sehat sekaligus sebentuk penindasan terhadap hati nurani. Yang jelas, hal ini menujukkan bahwa alokasi anggaran yang super timpang kerap terjadi dan masih terjadi di negeri ini. Tentu hal itu tidak hanya terjadi di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang-bidang lain, misalnya kesehatan.

Seperti yang belum lama ini ditulis di halaman 37 Fokus Kompas Sabtu (7/10), seorang peneliti dari Institute for Development and Economic Anaysis, Dati Fatimah menuturkan, di Kabupaten Ciamis anggaran 2004 untuk penanganan gizi buruk hanya Rp. 10 juta, sementara jamuan makan pemerintah lebih dari Rp. 4 miliar. Di Kabupaten Subang, bantuan ibu hamil risiko tinggi keluarga miskin 2004 hanya Rp. 10 juta, sedangkan anggaran perjalanan dinas DPRD Rp. 2,3 miliar.

Di Kulon Progo, anggaran untuk posyandu anak balita 2004 hanya Rp. 4 juta, sementara anggaran pembangunan dermaga Rp. 135 miliar. Di Kota Yogyakarta, anggaran 2004 untuk pemberdayaan perempuan hanya Rp. 40,616 juta, sedangkan anggaran dana purnatugas DPRD Rp. 98 juta per orang.

Masih di provinsi Yogyakarta, pada tahun 2001, anggaran pemberdayaan perempuan Rp.0, sementara anggaran belanja DPRD Rp. 9,7 miliar. Berita-berita semacam ini sesungguhnya masih bisa terus diperpanjang. Tidak salah lagi, artikel di Fokus Kompas itu memang tepat diberi judul “Terlalu Sakit Hati Menjadi Orang Miskin”.

Masalah prioritas dalam alokasi anggaran, baik di pusat maupun daerah, dalam kondisi tertentu memang bisa mencapai titik dilematis. Akan tetapi, mengapa hal ini bisa terus terjadi? Salah satunya, menurut Dati Fatimah, adalah karena alokasi anggaran itu dibuat tanpa ada partispasi warga untuk ikut serta mengkritisinya.

Apa boleh buat. Ketika ketimpangan sudah melebihi batas menyedihkan, rasanya hampir tidak mungkin untuk tidak berpihak. Bagi kita, warga biasa yang tak punya kuasa apa-apa, mungkin saat ini yang paling baik dilakukan antara lain adalah bertahan tetap waras di tengah kenyataan yang selalu diwarnai berita-berita dengan taburan angka yang mengiris hati.

Seperti yang pernah dikatakan penyair Taufiq Ismail, sekarang ini hidup waras saja sudah untung. Memang, lebih menjengkelkan hati lagi adalah menyaksikan sepak terjang para pejabat negeri ini yang seolah sudah kehilangan hati nurani. Tentu sudah terlalu banyak kasus yang bisa dibeberkan dan bahkan masih terus berlangsung, terutama akhir-akhir ini. Rupanya memiliki hati nurani memang tidak sama dengan menggunakannya.

Pandasurya Wijaya

Bobotoh Persib di Padasuka, Bandung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s